PERUBAHAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Posted by: nadton hermawan nadton hermawan, Updated at: Jumat, September 14, 2012

Kebiasaan me­nggonti-ganti kurikulum pen­didikan kembali terjadi. Ke­men­terian Pendidikan dan K­e­bu­da­yaan (Kemendikbud) men­jad­wal­kan akan menarik kurikulum tingkat satuan pen­didikan (KTSP) tahun depan. Ku­rikulum tinggalan kabinet lama ini dinilai sudah usang.

Ditemui usai meresmikan sayembara pemilihan pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) ber­prestasi dan berdedikasi ting­kat nasional di Jakarta kemarin (4/9), Mendikbud M Nuh menu­tur­kan, kurikulum yang baru ini paling lama harus sudah dijalankan 2014. “Syukur-syukur tahun de­pan (2013, red) sudah selesai di­bahas sekaligus bisa dijalankan,” ka­tanya.

Mantan rektor ITS itu me­nga­takan, penggantian kurikulum dari KTSP ke kurikulum yang baru itu bukan berarti ada yang salah dengan KTSP. Nuh mengatakan, pergantian ini bukan berarti KTSP jelek. Dia tetap menegaskan jika KTSP itu baik. “Tentu baik pada masanya. Dan sudah tidak relevan dengan masa kini, zaman sudah berubah,” paparnya.

Nuh menjelaskan, jika KTSP ya­ng sudah berumur lebih dari sa­tu dasawarsa itu memang layak di­ganti. Pasalnya, dari pan­da­ngan­nya arus perubahan zaman sudah cepat. Di antara bentuk perubahan zaman yang cepat dan menyalip KTSP adalah lingkungan belajar siswa.

Pada saat KTSP disusun dulu, Nuh mengatakan, sumber belajar para siswa hanya dari guru. Tetapi untuk saat ini, banyak sekali media yang berkembang dan bisa menjadi sumber belajar. Di an­ta­ranya adalah jaringan internet yang mulai menjamur.

Mantan Menkominfo itu juga mengatakan, kurikulum yang baru nanti harus bisa memberi semacam ciri khas pada sebuah pembelajaran.

 “Ciri khas yang saya maksud adalah, kuatnya budaya ilmu pengetahuan dalam pem­be­lajaran,” ucapnya. Ciri khas ini diharapkan bisa mengimbangi mobilitas ilmu, barang, dan manusia yang saat ini semakin cepat.

Untuk urusan nama sendiri, Nuh masih belum me­nyiap­kannya. Dia mengatakan, yang penting adalah isi kurikulum itu dituntaskan dulu. Baru ke­mu­dian membahas soal nama atau istilah yang baru.

Nuh menambahkan, kuri­kulum yang baru ini tidak akan melepaskan program pe­ngem­bangan guru. Dia mengatakan, percuma kurikulum bagus tetapi kemampuan gurunya tidak diti­ng­katkan. Salah satu upaya menggenjot peningkatan kua­litas guru ini adalah dengan ujian kompetensi guru (UKG).

Di bagian lain, Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakat Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Ke­men­dikbud Muhajir menjelaskan, penciptaan kurikulum baru harus mengakomodasi nuansa keindonesiaan. Dia mengatakan, saat ini kondisi kebahasaan Indonesia di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan.

“Posisi bahasa Indonesia saat ini kalah bergengsi diban­ding bahasa Inggris,” ucap Mu­hajir dalam forum keberagaman bahasa kemarin. Kondisi ini muncul karena dengan me­nguasi bahasa Inggris bisa me­ng­hasilkan uang lebih banyak, dibandingkan hanya menguasai bahasa Indonesia. Tetapi jika tidak dibentengi, Muhajir kha­watir semangat nasionalisme bisa pudar.

Dana Abadi Pendidikan Rp 10 T

Di sisi lain, skema baru dalam dunia pendidikan di Indonesia akan mulai bergulir. Ini terkait dengan keberadaan Lem­baga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.

Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo mengatakan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan dana hingga Rp 10,61 triliun dalam bentuk dana abadi pen­didikan (DAP) yang akan dike­lola oleh LPDP. “Dana ini akan digunakan untuk mem­berikan beasiswa pada jenjang per­gu­ruan tinggi, baik S-1, S-2, dan S-3,” ujarnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, kemarin (4/9).

Inisiatif untuk membentuk lembaga pengelola DAP se­be­narnya sudah ada sejak 2009 lalu. Tujuannya untuk meleng­ka­pi program beasiswa yang sudah dijalankan oleh Ke­men­terian Pendidikan dan Ke­bu­da­yaan (Kemendikbud) serta Ke­men­terian Agama (Ke­menag).

Karena itu, dana pun sudah mulai dialokasikan pada 2010 sebesar Rp 1 triliun, pada 2011 sebesar Rp 2,6 triliun, dan pada tahun ini pemerintah tinggal menunggu persetujuan DPR untuk alokasi dana sebe­sar Rp 7 triliun, sehingga total dana mencapai Rp 10,6 triliun.

Eko mengatakan, dana itu disebut dana abadi karena dana pokoknya tidak akan berkurang. Sebab, dana ter­sebut akan diinvestasikan ke instrumen investasi rendah risiko seperti deposito maupun surat berharga negara (SBN). “Hasil investasi itulah yang digunakan untuk membiayai beasiswa. Kalau dana aslinya tidak diutak-atik,” katanya.

Seberapa besar hasil inves­tasinya? Rupanya sangat be­sar. Eko mengatakan, hasil investasi yang pengelolaannya dititipkan pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tersebut pada 2011 mencapai Rp 75,15 miliar. Tahun ini, hasil in­vestasi periode Januari-Agus­tus saja sudah mencapai Rp 134,53 miliar, sehingga total hasil investasi sudah mencapai Rp 209,69 miliar. “Dana inilah yang akan kami salurkan un­tuk beasiswa,” ucapnya.

Menurut Eko, saat ini pi­haknya tinggal menunggu per­se­tujuan dari tiga menteri se­laku dewan pengawas, yakni Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan Menteri Pen­di­dikan dan Kebudayaan. Jika persetujuan didapat, maka LPDP akan langsung mem­buka aplikasi pendaftaran beasiswa secara online, se­hing­ga bisa diakses oleh pub­lik.

“Tahun ini, target kami mem­berikan beasiswa untuk 3.346 orang dan tahun depan naik menjadi 13.934 orang,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz me­nga­takan, DPR berharap agar beasiswa tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi juga bisa dinikmati oleh mas­ya­ra­kat umum. “Selain itu, untuk orang yang sudah mampu secara finansial, misalnya anak orang kaya, jangan diberikan beasiswa, tapi semacam pin­jaman, sehingga nanti mereka harus kembalikan setelah be­kerja,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Eko menyatakan, beasiswa LPDP memang bisa di­man­faatkan oleh siapa saja, baik PN­S maupun masyarakat umum. Syaratnya, tentu saja ber­prestasi dan bersedia untuk kembali ke Indonesia usai me­nyelesaikan pendidikannya.

“Untuk tahap awal, bea­sis­wa memang khusus S-2 dan S-3 di luar negeri. Ini supaya tidak tumpang tindih, karena kalau beasiswa S-1 sudah ban­yak diberikan oleh Kemen­dik­bud dan Kemenag. Tapi, ke depan, kalau koordinasi sudah lebih rapi, kami juga akan mem­berikan beasiswa untuk S-1,” ujarnya.

Adapun terkait pinjaman untuk pendidikan atau student loan, kini LPDP tengah mem­pe­lajari mekanisme pem­be­rian pinjaman kepada ma­ha­siswa yang sudah dilakukan oleh lem­baga lain di banyak negara. “Jadi, modelnya pin­jaman lunak, me­reka me­ngembalikan pinjaman dalam jangka panjang setelah be­kerja,” ucapnya. (jpnn)