Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013

Posted by: nadton hermawan nadton hermawan, Updated at: Kamis, Oktober 04, 2012

Alur Sertifikasi Guru 2013

 A. Sasaran

Sasaran peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang memenui persyaratan. Jumlah sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk sasaran guru PNS dan guru bukan PNS pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran peserta sertifikasi guru per provinsi dan per kabupaten/kota akan ditentukan kemudian setelah proses verifikasi data peserta sertifikasi guru selesai dilaksanakan. Sasaran peserta sertifikasi guru termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

B. Distribusi Sasaran Peserta Sertifikasi Guru

Distribusi sasaran peserta sertifikasi guru untuk masing-masing kabupaten/kota mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keseimbangan, ditinjau dari aspek usia peserta.

2. Keadilan, ditinjau dari proporsional jumlah peserta terhadap sasaran nasional.

Data jumlah guru yang digunakan untuk penetapan distribusi sasaran peserta sertifikasi guru adalah data jumlah guru yang memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru hasil verifikasi data per tanggal 1 Desember 2012. Penetapan distribusi sasaran peserta sertifikasi guru akan dilakukan oleh sistem aplikasi penetapan peserta sertifikasi guru (AP2SG) berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Sasaran peserta sertifikasi guru pola PF/PSPL maksimal 1 % dari jumlah sasaran peserta sertifikasi guru Kabupaten/Kota. Jika ada calon peserta yang dihapus karena alasan tertentu, maka penggantinya akan ditentukan oleh sistem berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan.

12

C. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum

a. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).

b. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.

c.  Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:

1) diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008tentang Guru (1 Desember 2008), dan

2) memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

d.  Guru yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:

1) pada 1 Januari 2013 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau

2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

e. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan (PNS atau bukan PNS) pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005.

f. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.

g. Pada tanggal 1 Januari 2014 belum memasuki usia 60 tahun.

h. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK BERHAK melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.

i.  Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

2. Persyaratan Khusus untuk Guru yang mengikuti Pemberian Sertifikat secara Langsung (PSPL)

a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

14

D. Penetapan Peserta

1. Ketentuan Umum

a. Semua guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.

b. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi guru tetapi diskualifikasi pada tahun pelaksanaan sebelumnya karena pemalsuan dokumen, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai peserta sertifikasi guru sebagaimana Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

c.  Guru yang tidak lulus sertifikasi guru tahun 2012 DAPAT menjadi peserta tahun 2013.

d. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui online system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Daftar rangking bakal calon peserta sertifikasi guru diumumkan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui situs www.sergur.kemdiknas.go.id

e. Dinas pendidikan kabupaten/kota dapat menghapus calonpeserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta sertifikasi guru atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

1) meninggal dunia,

2) sakit permanen,

3) melakukan pelanggaran disiplin,

4) mutasi ke jabatan selain guru,

5) mutasi ke kabupaten/kota lain,

6) mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,

7) pensiun,

8) mengundurkan diri dari calon peserta,

9) sudah memiliki sertifikasi pendidik (guru atau dosen) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain.

15

f. Peserta sertifikasi guru tahun 2013 tidak akan dialihtugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural pada tahun2013.

2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Guru yang dapat langsung menjadi peserta sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

a. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.

b. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2012.

c. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar 5 ( Kab. Keerom : Arso, Senggi, Towe, Web, Waris) yang memenuhi persyaratan,

d. Guru yang lulus diklat pasca Uji Kompetensi Awal tahun 2012,

e. Peserta luncuran yaitu peserta sertifikasi tahun 2012 yang tidak hadir dan peserta yang hadir tetapi tidak mampu menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Guru lainnya yang tidak termasuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1) usia, (2) masa kerja, (3) pangkat dan golongan.

Penjelasan kriteria urutan prioritas penetapan peserta adalah sebagai berikut.

a. Usia

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

b. Masa kerja sebagai guru

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

Prosedur Penetapan Peserta Sergur 2013

Unduh Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2013 Klik Disini

Lihat Data Guru Belum Bersertifikat Pendidik (Balon Sergur 2013)

Khusus  Kabupaten Keerom Sebanyak 529 orang tenaga guru belum bersertifikat pendidikan @ belum verifikasi data oleh dinas P dan P (sergur.kemdiknas.go.id)